Mengacu kepada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres Nomor 54/2010) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali disempurnakan, dokumen kontrak

 

Tingkat Dasar sesuai SURAT PENETAPAN DEPUTI BIDANG PPSDM LKPP Nomor. 1 Tahun 2014), bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota/Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya

 

S.O.P Penggunaan senjata api bagi Satpol PP tidak melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2/2002, Aturan penggunaan senjata ini dibuat sedemikian ketat sehingga karena tugasnya membahayakan atau berprofesi

 

Sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang

 

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai fungsi yaitu

 

Bimtek ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan melalui perannya dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Hal bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol PP.

 

Berkaitan dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pelatihan Tenaga SIAK Kabupaten/Kota sangatlah penting demi tercapainya data kependudukan yang akurat dan valid,

 

Registrasi Pendaftaran Penduduk adalah proses pencatatan dan pengumpulan biodata penduduk yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seorang yang

 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan