Korespondensi dan Tata naskah dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas dan memperlancar tercapainya tujuan suatu organisasi. Membuat Korespondensi dan tata naskah dinas harus hati-hati, cermat dan sesuai dengan

 

Bidang kearsipan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Diperlukan akselerasi yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dan tengah berlangsung

 

HUMAS di lingkungan pemerintahan bukan hanya berfungsi sebagai juru bicara pemerintah saja. Lebih dari itu, humas dalam berbagai hal harus juga berfungsi sebagai pelayan publik, terutama yang berkaitan dengan

 

Dalam rencana mobilisasi Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) dengan cara sistimatis serta akuntabel, seperti diamanatkan didalam PP. No. 38 Tahun 2008 perihal Pengelolaan Barang MilIk Daerah/Negara

 

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik

 

Penilaian barang milik daerah adalah proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

 

Sejalan dengan amanat undang-undang, pemerintah menyadari perlunya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan membangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi

 

Dalam rangka peningkatan dan pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapakan indikator kinerja utama (IKU).